Pemerintah desa diharapkan untuk terus memacu dan menggenjot peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) lewat kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (bimtek).
Diawali dengan penentuan indikator di bawah koordinasi dan bimbingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilanjutkan dengan seleksi dan recruitment.
Program pelatihan ini diharapkan Wakil Bupati Kep. Selayar, Sulawesi Selatan, H. Saiful Arif, SH, bisa diikuti sertakan dalam penyusunan struktur pos APBD desa pada penyelenggaraan kegiatan musrembang desa (Musdes) yang sementara berjalan untuk kemudian dibawa ke musrembang kecamatan dan kabupaten.
Kebijakan penganggaran kegiatan pelatihan bumdes, diharapkan bisa diinisiasi oleh pemerintah desa dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten.
Pemerintah desa diharapkan dapat memprioritaskan hal ini, dan tim Asistensi tingkat kabupaten "mengamankannya" karena berfungsi efektif dan efisiennya Bumdes di setiap desa akan sangat menopang tercapainya Program Prioritas Kabupaten, yakni "Gerbang Sari" (Gerakan Membangun Desa Mandiri).
Kebijakan ini, sedikitnya diharapkan dapat meringankan beban penganggaran di level pemerintah kabupaten.
Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi skala desa, seyogianya dapat menampung seluruh usaha ekonomi masyarakat dan memasarkannya.
Dengan sinergitas seperti ini, Wabup berharap, disaat cuaca ekstrem, bumdes dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai penyedia stock pangan bekerjasama dengan dinas pertanian dan tanaman pangan melalui panfaatan Gudang Pangan.
Gudang pangan, diharapkan bisa terbangun melalui penyertaan modal pemerintah desa dan inisiasi bumdes untuk menyiapkan stock pangan di setiap musim paceklik yang rutin dialami oleh masyarakat pulau antara bulan november sampai medio bulan Januari.
Hal ini dinilai penting sebagai bentuk langkah antisipasi dini dan sekaligus merubah mindset ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem dan musim paceklik, terutama, di saat terputusnya arus transportasi laut yang mengharuskan terhentinya pengoperasian seluruh armada kapal dan menyebabkan masyarakat 'berteriak' kelaparan sebagai akibat dari terputusnya akses pengiriman logistik serta kebutuhan sembako di beberapa daerah pesisir rawan pangan.
Lembaga badan usaha milik desa (bumdes) yang tidak mampu mengatasi serta mengelolah potensinya secara proporsional disarankan untuk bermitra dan menggandeng bumdes tetangga dengan mempertimbangkan kesamaan potensi dan kearifan lokal budaya.
Saya sering berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membahas strategi pengelolaan bumdes yang professional, jelas Saiful Arif.
Pada puncaknya nanti, regulasi dan mekanisme kerjasama antara bumdes dengan PD. Berdikari, akan dibangun disertai harapan, agar penyertaan dana pemerintah desa dapat berputar lebih lancar, mencegah kerawanan pangan di musim paceklik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pungkas Wabup Saiful Arif. (FS)
